[OPINI] Menilik Komitmen dan Kehadiran Pemerintah di Kecelakaan Kereta Api

Solusi Kebijakan

Direktif Presiden Prabowo untuk membenahi 1.800 lintasan sebidang adalah solusi kebijakan yang nyata agar peristiwa ini tidak terulang.

Hal yang sama ditegaskan Menko AHY yang memastikan pembangunan flyover dan underpass di titik perlintasan.

Ini adalah komitmen nyata untuk memperbaiki manajemen transportasi khususnya sektor perkeretaapian secara sistemik.

Ada akar masalah yang diurai, dikaji, lalu dicetuskan solusinya.

Artinya, kedua pemimpin memberikan arahan tindakan yang terukur dan berdampak nyata bagi penanganan dan pemulihan bencana (Ulmer, dkk, 2011).

Dalam literatur komunikasi, utamanya dalam kerangka Crisis and Emergency Risk Communication (CERC), penegasan solusi kebijakan (promote action) adalah bagian dari komunikasi krisis.

Pemerintah tidak sekadar menyampaikan informasi kejadian, namun secara aktif menghadirkan langkah-langkah terukur dalam memitigasi potensi bencana di masa depan.

Tindakan ini bersifat direktif dan reaktif.

Bersifat direktif karena terdapat tujuan yang spesifik melalui prosedur eksplisit.

Disebut reaktif karena tujuan akhirnya adalah menyelesaikan masalah (Tansey & Rayner, 2009).

Pembenahan lintasan sebidang, serta pembangunan flyover dan underpass adalah solusi berdampak nyata pada keselamatan pengguna kereta, sekaligus masyarakat umum.

Dengan memastikan perlintasan tersistem dan terjaga, serta pemisahan jalur kereta dan transportasi publik lainnya, ada jaminan terhadap keselamatan bertransportasi.

Keduanya adalah solusi terukur yang telah menimbang realitas fiskal.

Ada 1800 titik perlintasan, dan ada titik-titik tertentu yang menjadi prioritas.

Kedua solusi itu punya pijakan empiris.

Data KAI (2025) menyebutkan sepanjang 2020-2024 terjadi sebanyak 1.499 kecelakaan di perlintasan sebidang.

Dari jumlah ini, sebanyak 81 persen terjadi di perlintasan yang tidak dijaga.

Ini adalah masalah klasik yang perlu penanganan mendesak dan prioritas.

Maka perintah Presiden agar mengalokasikan Rp4 Triliun untuk pembenahan lintasan sebidang harus dilihat sebagai komunikasi krisis pemerintah yang berfokus pada solusi kebijakan.

Pemerintah punya komitmen prospektif untuk memastikan keselamatan transportasi.

Bukan dalam solusi parsial, tetapi membenahi persoalannya dengan pendekatan sistemik.

Pemerintah menyampaikan duka mendalam, mengajak semua pihak bekerja sama, lalu mengambil kebijakan berdampak nyata bagi keselamatan publik.

Baca dan ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI 

- Advertisement -
Berita Terbaru
- Advertisement -
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini