[OPINI] Menilik Komitmen dan Kehadiran Pemerintah di Kecelakaan Kereta Api

Pentingnya Komunikasi Krisis

Komunikasi di kala krisis bukan sekadar ungkapan responsif dalam bentuk teks dan video. Ia tidak berbentuk reportase belaka.

Ia harus mencerminkan semua elemen utama dalam penanganan bencana.

Sellnow dan Seeger (2021) memaknainya sebagai proses berkelanjutan dalam menciptakan makna bersama.

Artinya, kepingan peristiwa harus dirangkai sebagai sebuah puzzle yang utuh, sehingga perannya tidak sekadar menyampaikan informasi, namun mengelola persepsi publik dan membangun kepercayaan (Bojovic, dkk, 2025).

Pemerintah memahami publik perlu gambaran lengkap tentang mengapa peristiwa ini terjadi, seperti apa kejadiannya, lalu apa langkah-langkah mitigasi yang mesti dilakukan.

Pemerintah telah dengan sigap menyampaikan bagaimana detail kejadiannya, berapa jumlah korban, serta apa yang akan dilakukan ke depannya.

Ini adalah dimensi penyampaian informasi.

Namun dengan tragedi yang sangat mungkin memantik trauma kolektif, pemerintah harus memastikan transportasi perkeretaapian masih aman dan akan terus dibuat aman.

Barangkali tidak saja korban yang trauma dengan tragedi ini.

Publik di berbagai wilayah tanah air yang mendapatkan informasi dari berbagai platform digital mungkin akan memiliki trauma yang identik.

Persis disinilah pentingnya komunikasi krisis. Perannya memastikan kepercayaan publik kembali tumbuh.

Sebagai penjamin keselamatan transportasi, pemerintah tidak dapat melaksanakannya sendiri.

Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi faktorial penting, sehingga setiap pihak punya peran konstruktif dalam mencapai tujuan bersama (Lee, dkk, 2023).

Ada peran pemerintah sebagai regulator dan otoritas fiskal, ada peran PT. KAI sebagai operator transportasi, ada pihak industri, organisasi kemasyarakatan, serta publik pada umumnya.

Semua punya peran masing-masing.

Posisi pemerintah adalah sebagai orkestrator dalam memastikan semua peran ini berjalan optimal dan seirama.

Maka kalau kita membaca atau mendengar komitmen pemerintah untuk evaluasi menyeluruh, menegaskan kebijakan afirmasi, itu adalah wujud komunikasi krisis untuk memastikan sektor transportasi tetap kredibel.

- Advertisement -
Berita Terbaru
- Advertisement -
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini