TAJUKNASIONAL.COM Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap adanya dugaan praktik “deep state” atau negara dalam negara di lingkungan Kementerian PU.
Ia menyebut fenomena tersebut melibatkan pejabat tingkat eselon I yang dinilai kebal hukum meski diduga melakukan penyimpangan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Dody merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait praktik serupa di berbagai kementerian.
Menurut dia, kondisi tersebut sangat mungkin terjadi, terutama di instansi dengan alokasi anggaran besar seperti Kementerian PU.
“Yang disampaikan Presiden itu benar. Fenomena ini nyata, khususnya di kementerian yang anggarannya besar,” ujar Dody, Selasa (31/3/2026).
Dody juga mengungkap sejumlah kejanggalan yang ia temukan, salah satunya terkait pengumpulan dana pada 2022 untuk seseorang yang baru meninggal pada 2025.
Ia menilai praktik tersebut tidak wajar, namun justru dianggap biasa oleh pihak auditor.
Selain itu, ia menyoroti laporan dugaan penyimpangan anggaran yang dinilai tidak transparan.
Baca juga: Hadapi Ancaman El Nino, Menteri PU Siapkan Strategi Ini untuk Jaga Pangan
Laporan awal yang diterimanya hanya berupa presentasi singkat, sehingga memicu kecurigaan.
