Salah satu dapur yang masuk dalam evaluasi berada di Semarang, Jawa Tengah, yang sebelumnya menjadi sorotan setelah muncul kasus keracunan di SMK Negeri 6 Semarang.
Sudaryono menjelaskan, pencopotan tidak hanya dilakukan terhadap pengelola dapur yang terlibat dalam insiden keracunan, tetapi juga kepada pihak yang terbukti melanggar aturan administrasi maupun melakukan penyimpangan dalam pengelolaan program.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, BGN memperkuat sistem pengawasan di seluruh jaringan dapur MBG.
Menurutnya, keberhasilan program harus ditopang oleh mekanisme pengendalian yang ketat, sehingga setiap proses dapat dipantau secara berkelanjutan dan memenuhi standar keamanan pangan.
Melalui langkah evaluasi dan penegakan disiplin tersebut, BGN berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis semakin aman, transparan, dan akuntabel.
Baca juga: [Berita Utama] Pemerintah Targetkan Sinkronisasi Data Penerima MBG Rampung Sebelum 5 Agustus 2026
Pemerintah juga menargetkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi nasional tetap terjaga melalui peningkatan kualitas layanan dan pengawasan yang lebih efektif.
