TAJUKNASIONAL.COM Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hasil rapat maraton bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi yang berlangsung selama hampir 5,5 jam.
Pertemuan tersebut difokuskan untuk memastikan keamanan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik PLN di seluruh Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026), Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan dan kontrak pasokan batu bara PLN guna menghindari perbedaan data maupun kesalahpahaman dalam pengadaan energi primer.
Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN saat ini mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun.
Untuk menjamin ketersediaan pasokan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada sejumlah perusahaan tambang batu bara dengan total alokasi sekitar 190 juta ton.
“Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton, dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan,” ujar Bahlil.
Baca Juga:Â Bahlil Minta Raffi Ahmad Cari Pembuat Lagu Viral Mas Bahlil Ganteng
Hasil rapat menunjukkan sebagian besar kebutuhan batu bara PLN telah mendapatkan kepastian kontrak.
Pemerintah kini fokus menyelesaikan sisa kebutuhan sekitar 20 juta ton agar pasokan energi untuk pembangkit listrik tetap terjaga hingga akhir tahun.
Bahlil mengatakan pertemuan panjang dengan manajemen PLN dilakukan untuk menyamakan data dan memperkuat koordinasi antarinstansi.
Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan informasi terkait kondisi pasokan batu bara nasional.
“Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun informasi yang terjadi multiinterpretasi,” katanya.
Selain membahas kuantitas pasokan, rapat juga menyoroti kualitas batu bara yang dibutuhkan PLN.
Bahlil mengakui bahwa pembangkit listrik membutuhkan batu bara berkalori menengah yang memiliki kualitas lebih baik. Namun, ketersediaan jenis batu bara tersebut saat ini semakin terbatas di pasar.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan pengadaan energi primer PLN.
Langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna memastikan proses pengadaan berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Bahlil mengungkapkan pemerintah akan membentuk tim pengawasan pengadaan PLN yang melibatkan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga:Â Update Kasus MBG, Pengecara Elza Syarief Tinggalkan Sony Sonjaya Usai Muncul Fakta Baru
“Semalam sudah rapat diarahkan langsung oleh Bapak Presiden bahwa dalam rangka pengawasan energi primer agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta di antara kita,” ujar Bahlil.
