TAJUKNASIONAL.COM Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan polemik soal persetujuan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 seharusnya sudah selesai.
Menurut dia, pembahasan dan persetujuan anggaran telah “berlalu” karena DPR dan pemerintah sudah lama menyepakatinya dalam APBN, sehingga tugas utama saat ini adalah mengawasi pelaksanaan program agar tidak terjadi penyimpangan.
Habiburokhman menyampaikan pernyataan itu merespons adanya anggota DPR yang kembali mempermasalahkan anggaran MBG.
Ia menekankan bahwa baik untuk 2025 maupun 2026, MBG telah masuk dalam postur APBN dan mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah.
“Sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat,” kata Habiburokhman di Jakarta, Rabu.
Bagi Habiburokhman, fokus DPR semestinya bergerak dari perdebatan “setuju atau tidak” menuju aspek pengawasan dan evaluasi di lapangan.
Ia menilai nilai seorang politisi terlihat dari keberpihakan kepada rakyat kecil dan konsistensi sikap, bukan dari pernyataan yang berubah-ubah karena dorongan popularitas.
Ia juga mengingatkan agar dinamika pernyataan politik tidak semata didorong keinginan “mencari panggung”.
Dalam konteks MBG, Habiburokhman menilai pemerintah dan DPR harus mengawal program secara ketat karena program menyentuh kebutuhan dasar kelompok paling penting anak-anak.
Habiburokhman menjelaskan, secara faktual, penempatan MBG pada pos yang terkait anggaran pendidikan memiliki alasan yang kuat.
Penerima manfaat MBG adalah siswa, yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan. Karena itu, ia menganggap logika kebijakan tersebut tidak berdiri di ruang kosong.
Baca Juga: Situasi Timur Tengah Memanas, Komisi VIII DPR RI Desak Kemenhaj Siapkan Skema Darurat Jemaah Transit
Selain soal penempatan pos anggaran, Habiburokhman menekankan bahwa penganggaran MBG tidak terjadi dengan cara “menghapus” alokasi yang lebih penting. Ia menyebut yang dilakukan adalah merapikan belanja negara dengan menghilangkan kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak efisien dan rawan korupsi di sektor tersebut.
“MBG adalah program terbaik dan sangat berguna untuk anak-anak kita,” katanya.
Pernyataan Habiburokhman ini memperlihatkan arah yang ingin ia dorong di DPR, perdebatan soal angka dan persetujuan anggaran dianggap selesai, sementara ruang pengawasan justru harus diperketat.
