TAJUKNASIONAL.COM Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto Sipin masih tertahan di Doha pada hari ketiga akibat gangguan penerbangan menyusul eskalasi konflik Israel–Amerika Serikat dengan Iran yang memicu penutupan ruang udara di sejumlah titik kawasan.
Mugiyanto seharusnya melanjutkan perjalanan untuk menghadiri sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, namun situasi penerbangan belum kembali normal.
“Ini adalah hari ke-3 kami terdampar di Doha, di Qatar, dalam perjalanan kami yang seharusnya adalah menghadiri sidang Dewan HAM PBB di Jenewa,” kata Mugiyanto melalui unggahan di akun Instagram Kementerian HAM, Selasa (3/3/2026).
Sebelumnya, Mugiyanto juga sempat menceritakan pesawat yang ditumpanginya berputar di udara sekitar dua jam sebelum akhirnya kembali mendarat di Hamad International Airport Doha, setelah penutupan wilayah udara di beberapa area sekitar.
Baca Juga: Tinjau MagangHub di TMMIN Karawang, Wamenaker Dorong Standar Pelatihan Ditiru Nasional
Dalam pernyataan terbarunya, ia menyebut belum ada kepastian kapan konflik mereda dan kapan ruang udara Qatar serta negara sekitar kembali dibuka.
Mugiyanto juga mengutip informasi dari Duta Besar RI untuk Qatar Guruh Langkah Samudera bahwa lebih dari 100 orang terdampar di Doha. Ia menambahkan, WNI juga menghadapi situasi serupa di negara lain seperti Uni Emirat Arab (Dubai), Kuwait, Arab Saudi, Bahrain, dan sejumlah titik transit lain.
Ia meminta WNI tetap tenang, mengikuti arahan KBRI dan otoritas setempat, serta berharap pemulihan ruang udara segera terjadi.
Profil singkat Mugiyanto Sipin
Peristiwa “terdampar” di Doha ini ikut menyorot sosok Mugiyanto yang memiliki rekam jejak panjang di isu hak asasi manusia. Situs resmi Kementerian HAM mencatat Mugiyanto lahir di Jepara, Jawa Tengah (2 November 1973) dan merupakan alumnus Fakultas Ilmu Budaya UGM.
Nama Mugiyanto dikenal luas sebagai aktivis pro-demokrasi pada era 1990-an.
Ia aktif di Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) dan termasuk korban penculikan serta penyiksaan pada 1998—sebuah pengalaman yang kemudian membentuk jalur advokasinya di bidang HAM.
Setelah reformasi, Mugiyanto aktif mengadvokasi isu orang hilang dan korban pelanggaran HAM, termasuk keterlibatan di jaringan masyarakat sipil.
Baca Juga: Wamen ATR Ossy Dermawan Tegaskan Peran Strategis MAPPI Jaga Integritas Penilaian Tanah
Pemerintahan Prabowo kemudian menunjuknya sebagai Wamen HAM periode 2024–2029 untuk mendampingi Menteri HAM Natalius Pigai.
