“Struktur ini harus segera dibentuk dan diresmikan melalui revisi Surat Keputusan. Ini bukan sekadar formalitas, tapi fondasi kerja partai ke depan,” tegasnya.
Di tengah isu soal kepemilikan aset kantor DPD Demokrat Jatim yang sempat mengemuka, Herman juga menegaskan posisi tegas partai. “Kantor ini adalah milik Partai Demokrat. Tidak ada keraguan di situ. Fokus kita adalah menjaga solidaritas kader, bukan melayani klaim tak berdasar,” ujarnya lugas.
Sementara itu, Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Dardak menyambut kunjungan Sekjen sebagai energi positif. Menurutnya, arahan dari pusat menjadi kompas penting dalam menjalankan agenda politik daerah.
“Kehadiran Pak Sekjen memberikan pencerahan strategis, terutama dalam menyambut fase konsolidasi menuju Musda dan agenda-agenda pemenangan Pemilu 2029,” kata Emil.
Meski masa jabatan pengurus masih berjalan hingga 2027, Emil menyatakan bahwa struktur akan segera disesuaikan dengan pedoman AD/ART baru yang kini menunggu pengesahan resmi dari Kementerian Hukum dan HAM.
Di sisi lain, Bendahara DPD Demokrat Jatim, dr. Agung Mulyono, memastikan kesiapan seluruh jajaran dalam melaksanakan arahan pusat.
“Kami siap mengeksekusi semua instruksi dari Ketum dan Sekjen. Target kami jelas: memperbesar kontribusi Demokrat Jatim di level nasional,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi titik awal gerakan pembaruan internal Demokrat Jatim—membangun fondasi organisasi yang adaptif, progresif, dan siap menjemput tantangan politik mendatang dengan wajah dan semangat baru.
