TAJUKNASIONAL.COM – Anggota DPR RI Komisi IV, Saadiah Uluputty, menyoroti adanya ketimpangan ekstrem antara data kemiskinan versi BPS dan World Bank, yang menurutnya menjadi bukti adanya masalah struktural dalam kebijakan pembangunan Indonesia.
Perbedaan Tajam Angka Kemiskinan
- BPS (September 2024):
Kemiskinan nasional 8,57% atau 24,06 juta jiwa. - World Bank (April 2025):
Berdasarkan standar Upper Middle-Income Countries (UMIC) sebesar USD 6,85 PPP, 60,3% penduduk Indonesia tergolong miskin.
“Ini bukan sekadar beda statistik, tapi cerminan dari kebijakan yang belum berpihak pada rakyat kecil,” tegas Saadiah.
Saadiah Uluputty mengkritik bahwa pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat miskin masih menghadapi tantangan serius, meski pertumbuhan makro terlihat positif.
Pertanian:
- Pertumbuhan sektor pertanian mencapai 10,52% (y-on-y) pada Q1-2025.
- Namun, petani kecil belum merasakan dampaknya.
- Masalah utama: fluktuasi harga komoditas, keterbatasan pupuk, bantuan yang tidak merata.
Perikanan:
- Nelayan kecil di wilayah timur belum merasakan hasil dari program seperti penangkapan ikan terukur dan kampung nelayan.
Kehutanan:
- Rehabilitasi lahan kritis dan pemberdayaan masyarakat adat masih minim perhatian dan anggaran.
- Rasio penerimaan negara terhadap PDB hanya 12,8%, terendah di ASEAN.
- Ini membatasi ruang fiskal untuk memperkuat layanan publik dasar di sektor-sektor vital.
Saadiah meminta:
- Pemerintah mengakui dan menggunakan data kemiskinan yang lebih realistis seperti standar World Bank.
- Prioritaskan pembangunan berbasis kerakyatan, terutama petani, nelayan, dan masyarakat hutan.
- Perlu ada evaluasi besar-besaran terhadap distribusi anggaran dan program-program sektoral.
“Tanpa keberpihakan yang nyata, angka pertumbuhan hanyalah ilusi,” pungkasnya.
