TAJUKNASIONAL.COM Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menekankan pentingnya peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai wadah strategis dalam mempercepat penyelesaian konflik pertanahan di daerah.
Menurutnya, persoalan pertanahan tidak dapat diselesaikan secara parsial dan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum.
“Jadi saya pikir GTRA itu sangat baik untuk para Kepala Kantor Pertanahan gunakan saat ada permasalahan pertanahan di masyarakat. Ajak bupati atau kepala daerahnya (dalam forum GTRA) karena memang mereka Ketua GTRA di daerah tersebut, yang bertanggung jawab atas daerah tersebut,” ujar Wamen Ossy saat bertemu jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju, Minggu (24/05/2026).
Dalam arahannya, Wamen Ossy menjelaskan bahwa GTRA menjadi forum yang mempertemukan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, hingga instansi terkait untuk mencari jalan keluar atas persoalan pertanahan secara bersama-sama.
Menurutnya, kesepahaman lintas sektor menjadi faktor penting agar penyelesaian konflik dapat berjalan efektif dan memiliki kekuatan hukum maupun sosial.
“Kalau antara BPN, kejaksaan, kepolisian, dan pemerintah daerah masih ada perbedaan pendapat, maka penyelesaiannya tidak akan berjalan optimal. Karena itu, seluruh pihak harus duduk bersama terlebih dahulu,” tegas Wamen Ossy.
Pada kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan delapan sertipikat untuk tanah wakaf dan aset milik pemerintah daerah.
Penyerahan dilakukan bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat, Fredy Marfin.
Selain memberikan pengarahan, Wamen Ossy turut meninjau sejumlah ruangan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat dan menyapa para pegawai.
Kegiatan itu diikuti para Pejabat Administrator, Kepala Kantor Pertanahan, Pejabat Pengawas se-Sulawesi Barat, serta seluruh jajaran pegawai Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Barat. (hen)
