TAJUKNASIONAL.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mempercepat penyelarasan data lahan sawah antara pemerintah pusat dan daerah guna memperkuat perlindungan lahan pertanian sekaligus menciptakan kepastian dalam perencanaan tata ruang.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan perbedaan data yang digunakan oleh pusat dan daerah berpotensi memicu ketidaksinkronan kebijakan, termasuk dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembangan investasi.
“Kalau datanya tidak sama, maka kebijakannya juga tidak akan pernah sama,” kata Ossy saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Jawa Tengah, Kamis (4/6/2026).
Baca Juga: Wamen Ossy Dermawan Soroti Antrean di Kantah, Minta Pelayanan Pertanahan Lebih Cepat
Menurutnya, hingga kini masih terdapat perbedaan pencatatan antara Lahan Baku Sawah (LBS), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
