Ia menambahkan, pemerintah Indonesia terus menjalankan fungsi perlindungan terhadap WNI yang berhadapan dengan hukum di luar negeri melalui jalur diplomatik dan konsuler tanpa mencampuri proses peradilan negara sahabat.
“Negara hadir memastikan hak-hak dasar warga negara terpenuhi sekaligus menjaga hubungan baik antarnegeri,” tegasnya.
Selain isu transfer narapidana, pertemuan juga menyoroti persoalan warga keturunan Indonesia–Filipina yang belum memiliki dokumen kependudukan. Menko Yusril menekankan pentingnya pendekatan administratif dan kemanusiaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, khususnya di wilayah perbatasan.
Sementara itu, Dubes Filipina menyampaikan komitmen negaranya untuk terus memperkuat dialog hukum dengan Indonesia. “Setiap bentuk kerja sama, termasuk Transfer of Prisoner, akan dikaji sesuai hukum nasional Filipina dan komitmen internasional,” kata Montero.
Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama hukum dan kemanusiaan yang berlandaskan saling menghormati kedaulatan, hak asasi manusia, serta stabilitas kawasan.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
