TAJUKNASIONAL.COM Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan akan mencopot sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) setelah menemukan ketidaksesuaian antara laporan penanganan kekeringan dengan kondisi sawah di lapangan.
Keputusan tersebut diambil setelah Dody melakukan inspeksi mendadak di sejumlah wilayah Jawa Barat pada Sabtu (26/9/2026). Peninjauan dilakukan di Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi, Desa Sukatani, Kabupaten Karawang, serta Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon.
Dody menyatakan akan mencopot Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA, kepala balai, kepala satuan kerja (Kasatker), serta pejabat pembuat komitmen (PPK) terkait.
“Pasti direktur Unit Pengelola Irigasi (BOP) saya copot. Enggak mungkin enggak. Kepala Balai juga saya copot. Kasatker dan PPK saya copot. Udah pasti itu,” tegas Dody setelah meninjau lokasi kekeringan.
Laporan Irigasi Berbeda dengan Kondisi Lapangan
Langkah tersebut muncul setelah Dody membandingkan laporan internal Kementerian PU dengan kondisi sawah yang ditemuinya secara langsung.
Menurut laporan yang diterima Menteri PU, dashboard pemantauan kondisi irigasi nasional menunjukkan kondisi aman. Jajaran Ditjen SDA juga melaporkan telah berhasil mengalirkan air tambahan ke sekitar 73.000 hektare sawah yang sebelumnya terancam puso.
Namun, ketika turun langsung ke lapangan, Dody menemukan sejumlah lahan pertanian masih mengalami kekeringan.
Ia menyebut terdapat sekitar 1.000 hektare sawah yang masih kering di salah satu lokasi dan sekitar 400 hektare di lokasi lainnya.
Dody menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pelaporan dan pengawasan penanganan irigasi.
Ia juga mengkritik jajaran teknis yang menurutnya terlalu mengandalkan laporan dari daerah tanpa memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
SK Pencopotan Disiapkan
Dody menyatakan Surat Keputusan (SK) pencopotan para pejabat tersebut akan ditandatangani pada Senin (28/9/2026). Keputusan itu ditargetkan mulai berlaku paling lambat Selasa (29/9/2026) atau Rabu (30/9/2026).
Pejabat yang disebut akan terkena pergantian antara lain jajaran pengelola operasi dan pemeliharaan irigasi, kepala balai wilayah sungai, Kasatker, serta PPK di wilayah yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya percepatan penanganan kekeringan di sejumlah wilayah pertanian.
Kementerian PU Tangani 358 Lokasi Persawahan
Di tengah evaluasi terhadap jajaran teknis, Kementerian PU mencatat telah melakukan penanganan kekeringan di 3.288 lokasi secara nasional hingga 24 September 2026.
Dari jumlah tersebut, 358 lokasi berada di kawasan persawahan. Penanganan di sektor pertanian mencakup sekitar 141.440 hektare sawah. Sebanyak 272 lokasi persawahan dilaporkan telah selesai ditangani, sementara 86 lokasi masih dalam proses.
Upaya yang dilakukan meliputi pemompaan air sungai menuju sawah, normalisasi saluran irigasi, pembuatan saluran darurat, pengaturan distribusi air, hingga pemasangan pipa.
Pompa Air Jadi Salah Satu Solusi
Dody menilai sejumlah persoalan kekeringan yang ditemukan sebenarnya dapat ditangani dengan langkah teknis yang relatif sederhana.
