TAJUKNASIONAL.COM Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengarahkan program pembangunan infrastruktur tahun 2027 untuk memperkuat produktivitas, mendorong investasi, dan mendukung pengembangan industri.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan peningkatan produktivitas tidak terlepas dari kualitas layanan infrastruktur yang semakin baik dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat.
Infrastruktur dasar dan produktivitas menjadi fondasi penting untuk menciptakan iklim investasi sekaligus memperkuat sektor industri.
“Air minum dan irigasi harus tersedia untuk mendukung pertanian, jalan dan jembatan harus mampu menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pasar, serta layanan dasar harus berfungsi dan mendukung kawasan berkembang secara lebih baik,” kata Menteri Dody dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI dalam rangka Penetapan Hasil Penyesuaian RKA K/L TA 2027 pada Kamis (24/9/2026).
Untuk mendukung agenda tersebut, Kementerian PU memperoleh alokasi anggaran tahun 2027 sebesar Rp114,59 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas Rp37,30 triliun untuk Bina Marga, Rp32,57 triliun untuk Prasarana Strategis, Rp30,66 triliun untuk bidang Sumber Daya Air, Rp12,15 triliun untuk Cipta Karya, serta Rp1,91 triliun untuk dukungan manajemen dan teknis.
Perkuat Konektivitas hingga Layanan Dasar
Pada bidang Bina Marga, program tahun 2027 diarahkan untuk membangun dan memelihara infrastruktur jalan serta jembatan guna memperkuat konektivitas antarkawasan.
Kegiatannya mencakup pembangunan jalan baru sepanjang 198,79 km, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan sepanjang 870,87 km, pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.597,38 meter, preservasi jembatan sepanjang 16.926 meter, pembangunan flyover/underpass sepanjang 473,90 meter, serta pembangunan jalan tol sepanjang 12,26 km.
Sementara itu, bidang Prasarana Strategis akan menjalankan sejumlah program pembangunan pada 2027, antara lain revitalisasi 471 unit sekolah keagamaan, pembangunan 68 unit Sekolah Rakyat Tahap III, 15 unit perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan, serta 12 unit prasarana perekonomian atau pasar.
Program tersebut juga mencakup pembangunan prasarana olahraga, kesehatan, peribadatan, cagar budaya, dan prasarana strategis lainnya.
Di bidang Sumber Daya Air, program 2027 antara lain meliputi pembangunan jaringan irigasi seluas 451 hektare, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 47.671 hektare, pengendalian banjir sungai dan muara sepanjang 27,06 km, pengamanan pantai sepanjang 6,60 km, penambahan kapasitas air baku sebesar 0,78 m³/detik, serta pengendalian sedimen dan lahar.
Adapun bidang Cipta Karya diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Programnya mencakup pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebesar 650 liter/detik, perluasan SPAM untuk 5.000 sambungan rumah (SR), pengelolaan air limbah sebanyak 6 unit, persampahan sebanyak 10 unit, serta pembangunan gedung seluas 31.757 m².
Perluas Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan Penanganan Bencana
Kementerian PU juga memperkuat program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dan pembangunan jembatan gantung.
Pada 2027, program tersebut mencakup 13.296 lokasi P3-TGAI, 128 unit jembatan gantung, serta 3.246 lokasi program berbasis masyarakat di bidang Cipta Karya yang terdiri atas PISEW, Pamsimas, Sanimas, Sanitasi LPK, dan TPS3R.
Selain pembangunan infrastruktur reguler, Kementerian PU akan melanjutkan dukungan terhadap penanganan bencana di Sumatera melalui dukungan teknis, pengendalian bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai infrastruktur.
Sementara itu, dukungan manajemen dan teknis mencakup penguatan tata kelola organisasi, pengawasan internal, pembinaan jasa konstruksi, pembiayaan infrastruktur, perencanaan wilayah, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Menteri Dody berharap seluruh program tersebut dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di wilayahnya.
“Kami sangat menyadari bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur masih sangat besar. Oleh karena itu, setiap alokasi harus kami kelola secara cermat agar mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya. (hen)
' +
'