TAJUKNASIONAL.COM Industri animasi Indonesia yang bertumpu pada karya animasi orisinal atau original intellectual property (IP) mencatat lonjakan pendapatan yang signifikan hingga melampaui pendapatan dari layanan jasa animasi untuk pasar ekspor.
Berdasarkan data tahun 2025, pendapatan animasi berbasis IP meningkat sebesar 279,53 persen dibandingkan dengan tahun 2015.
Saat ini tercatat sebanyak 308 karya animasi orisinal aktif telah diproduksi dan didistribusikan melalui berbagai platform global.
Data tersebut termuat dalam Indonesia Animation Report 2026 yang diterbitkan oleh Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI).
Indonesia Animation Report 2026 merupakan kajian komprehensif yang menggambarkan kondisi terkini, potensi, hingga tantangan yang dihadapi industri animasi nasional.
“Industri animasi merupakan bagian penting dari ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Laporan ini menjadi landasan penting untuk mendorong transformasi industri menuju model berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing global.” ujar Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya dalam launching Indonesia Animation Report 2026 di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Melalui riset terhadap 262 studio animasi yang melibatkan 3.448 tenaga kerja, industri animasi nasional menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.
Nilai industrinya pada 2025 mencapai Rp798,15 miliar atau meningkat lebih dari 3,3 kali lipat dalam satu dekade terakhir, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 12,86 persen.
“Laporan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Ekonomi Kreatif, Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Universitas Dian Nuswantoro, dan menjadi kelanjutan dari studi riset sebelumnya (2015–2020),” jelasnya.
Ketua Umum AINAKI, Daryl Wilson, menyampaikan bahwa salah satu temuan utama dalam laporan tersebut ialah besarnya kontribusi sektor jasa animasi terhadap ekonomi.
Namun, kontribusi tersebut dinilai masih belum terpetakan secara optimal dalam kerangka ekonomi nasional, padahal memiliki peluang besar dalam mendukung pertumbuhan PDB dan membuka lapangan kerja berbasis talenta kreatif.
“Data ini sangat dibutuhkan buat kita semua untuk bisa menstrategikan bersama bagaimana ke depannya. Berdasarkan data pemetaan Studio Indonesia, didominasi di Pulau Jawa, tetapi kita melihat dari sini kantung-kantung SDM dan pelaku industri itu ada di mana saja. Sehingga ketika pemerintah dan asosiasi bisa fokuskan dalam membuat program-program yang bisa langsung berada di daerah mereka,” ujarnya.
Hasil riset juga menunjukkan sejumlah tantangan yang masih membayangi industri animasi nasional, mulai dari keterbatasan pembiayaan untuk ekspansi global, belum optimalnya perlindungan HKI terhadap karya animasi lokal, hingga dominasi tenaga kerja dengan status freelance maupun kontrak.
Selain itu, laporan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan hexahelix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk membangun ekosistem animasi yang terintegrasi.
Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Aulia Hadi, menyebut Indonesia Animation Report 2026 sebagai tonggak penting dalam perjalanan industri animasi nasional.
Menurutnya, laporan tersebut menjadi kajian komprehensif pertama yang memetakan seluruh dimensi strategis industri animasi di Indonesia secara simultan, termasuk struktur industrinya.
“Industri animasi di Indonesia sudah bertumbuh di dalam laporan selama satu dekade terakhir, memberikan pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekomendasi utama dari laporan ini yakni tentang penyusunan National Animation Roadmap yang bersifat end-to-end dan juga bersifat kolaboratif. Ini menjadi sangat relevan. Tentunya, di sini BRIN memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan keragaman di Indonesia, termasuk melalui animasi, jelasnya.
Rektor Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Prof. Pulung, mengatakan Indonesia Animation Report 2026 membuktikan bahwa industri animasi nasional kini tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga kepemilikan gagasan, talenta, dan kekayaan intelektual.
“UDINUS bangga menjadi bagian dari kolaborasi ini, karena perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melahirkan SDM unggul, kreatif, riset terapan, dan inovasi yang mampu mendorong industri animasi nasional naik kelas. Kami berharap laporan ini menjadi pijakan strategis bagi lahirnya lebih banyak IP animasi Indonesia yang berdaya saing global,” ujar.
Sebagai tindak lanjut, laporan tersebut merekomendasikan lima paket kebijakan strategis, di antaranya reformasi akses pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, percepatan perlindungan HKI, pembangunan jalur distribusi global, transformasi ekosistem talenta, serta penguatan infrastruktur dan desentralisasi industri.
Dengan penerapan kebijakan yang terintegrasi, industri animasi Indonesia diproyeksikan mampu menembus nilai Rp1 triliun pada 2030 dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif di Asia Tenggara.
Menteri Ekraf hadir didampingi Deputi Bidang Kreativitas Media, Cecep Rukendi, serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Media, Rocklin Anderson Siagian. (hen)
' +
'