TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah menegaskan langkah serius dalam mengurangi sengketa tanah di Indonesia melalui digitalisasi layanan pertanahan. Upaya ini disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai menerima CNN Indonesia Award 2025 di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Transformasi layanan pertanahan berbasis teknologi disebut menjadi kunci pencegahan konflik agraria yang kerap muncul akibat persoalan administrasi dan tumpang tindih data. Dengan sistem digital, proses pencatatan hingga verifikasi lahan diharapkan lebih cepat, presisi, dan transparan.
Baca Juga:Â Program Kampung Reforma Agraria ATR/BPN Raih CNN Indonesia Award 2025
Menurut Wamen Ossy, lebih dari 70 persen tugas Kementerian ATR/BPN terkait langsung dengan pelayanan publik sehingga modernisasi sistem merupakan kebutuhan mendesak. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya persoalan efisiensi, tetapi juga langkah strategis menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.
Selain transformasi digital, dua program nasional yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria terus dipacu pemerintah. Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan redistribusi kepemilikan tanah lebih merata sekaligus memberikan legalitas tanah yang sah kepada masyarakat.
Ossy menjelaskan bahwa PTSL telah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, sementara Reforma Agraria mendorong keseimbangan kepemilikan lahan di tingkat nasional. Untuk itu, ia mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan memberikan masukan konstruktif demi peningkatan kualitas layanan pertanahan di seluruh daerah.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
