TAJUKNASIONAL.COM Wacana pemerintah untuk membuka peluang pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai sebagai langkah positif.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, yang menekankan pentingnya memastikan kesetaraan bagi seluruh tenaga honorer, termasuk pegawai paruh waktu.
“Menurut hemat saya itu adalah ide yang bagus. Tetapi sekarang konsen kita adalah menyelesaikan dulu honorer menjadi P3K. Ini juga menjadi perhatian kita agar ada kesetaraan antara semua honorer,” ujar Bahtra kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Bahtra menegaskan prinsip keadilan dalam proses transisi status ASN sangat penting agar tidak menimbulkan kesenjangan antar tenaga kerja pemerintahan.
Baca Juga: Lima Anggota DPR RI Nonaktif Disidang MKD Terkait Aksi Joget di Sidang Tahunan MPR
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Gerindra itu optimistis pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat membuka ruang fiskal untuk memperkuat kesejahteraan ASN.
Bahtra menilai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah akan berdampak positif bagi pengelolaan aparatur negara.
“Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh di 8 persen. Artinya, pendapatan negara kita juga makin meningkat. Kalau semua itu bisa diwujudkan, PPPK tadi kalau mau dialihkan semua, dijadikan statusnya ASN, menurut saya bagus-bagus saja,” ujarnya.
Bahtra menambahkan, DPR memberi dukungan penuh kepada pemerintah agar harapan tersebut bisa terwujud.
Terkait pengawasan aparatur sipil negara, Bahtra menyoroti pentingnya keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menampung pengaduan ASN. Ia berharap KASN dapat diperkuat dalam rancangan RUU ASN yang tengah dibahas.
