TAJUKNASIONAL.COM Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo meminta Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat transparansi pelibatan pelaku usaha dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah tersebut dinilai penting agar manfaat program strategis nasional itu benar-benar dirasakan pelaku UMKM hingga tingkat desa.
Menurut Yoyok, keterbukaan informasi akan menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait mekanisme pelibatan UMKM dalam rantai pasok Program MBG.
“Bagaimana agar ekosistem ini sampai ke kecamatan, kelurahan, hingga desa-desa. Ini menjadi persoalan yang masih banyak dipertanyakan masyarakat,” ujar Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Politikus Partai NasDem itu menilai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana pelaku UMKM dapat bergabung sebagai pemasok bahan pangan maupun penyedia kebutuhan dalam Program Makan Bergizi Gratis.
Baca Juga: DPR RI Pastikan RUU Perampasan Aset Tetap Dibahas, Target Rampung 2026
Untuk menjawab persoalan tersebut, Yoyok mengusulkan agar Kementerian UMKM mengoptimalkan program SAPA UMKM sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha yang ingin bergabung dalam ekosistem MBG.
SAPA UMKM selama ini berfungsi sebagai wadah pendataan, pendampingan, serta penghubung pelaku UMKM dengan berbagai peluang usaha, pembiayaan, pelatihan, hingga kemitraan dengan pemerintah maupun sektor swasta.
Menurutnya, platform tersebut dapat dikembangkan menjadi sistem yang menampilkan secara terbuka daftar UMKM yang terlibat dalam rantai pasok Program MBG di setiap daerah.
“Kalau program SAPA UMKM bisa dimanfaatkan untuk masuk ke MBG, persoalan ini akan mudah diselesaikan. Transparansikan siapa yang masuk ke dalam ekosistem itu, buka semuanya agar masyarakat tahu siapa saja yang menyuplai kebutuhan MBG di setiap daerah,” tegasnya.
Yoyok menilai keterbukaan informasi tidak hanya memperkuat akuntabilitas program, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku UMKM untuk ikut berpartisipasi dalam program pemerintah tersebut.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana rantai pasok Program MBG dibangun mulai dari tingkat pusat hingga desa, sehingga potensi kesalahpahaman maupun dugaan ketidakterbukaan dapat diminimalkan.
Menurutnya, berbagai pertanyaan yang muncul selama ini lebih banyak disebabkan minimnya informasi mengenai pelaku usaha yang telah bergabung dalam program tersebut.
Baca Juga: Kapolri Bertemu Jaksa Agung dan Panglima TNI, DPR RI Sebut Redakan Ketegangan Antar Lembaga
“Masyarakat bertanya karena tidak ada transparansi. Kalau semuanya dibuka, saya kira tidak akan menjadi persoalan,” ujarnya.
