TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI, Sartono Hutomo, mendorong PT PLN (Persero) untuk melakukan sosialisasi yang lebih terbuka dan masif kepada masyarakat jika terdapat perubahan kebijakan tarif listrik maupun skema pelayanan lainnya. Hal ini menyusul banyaknya keluhan pelanggan terkait lonjakan tagihan listrik selama bulan Ramadan lalu.
Sartono menyampaikan bahwa keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat tidak kebingungan atau merasa dirugikan atas perubahan yang terjadi.
“Jika memang ada perubahan sistem tarif atau kebijakan setelah program diskon berakhir, maka PLN wajib menyampaikan secara jelas dan masif kepada publik,” tegas Sartono Hutomo di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Menurutnya, lonjakan tagihan listrik yang ramai dikeluhkan di media sosial seharusnya dapat diantisipasi lebih awal melalui edukasi yang tepat. PT PLN sendiri melalui VP Komunikasi Korporat, Grahita Muhammad, menyebut bahwa kenaikan tagihan disebabkan oleh dua faktor utama: meningkatnya konsumsi masyarakat selama Ramadan dan berakhirnya program diskon listrik pada Januari–Februari lalu.
Politikus Fraksi Partai Demokrat ini menilai bahwa program diskon sebelumnya menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Oleh karena itu, ia berharap, komunikasi yang baik tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan energi nasional.
“Program diskon listrik itu merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah. Namun ketika insentif itu berakhir, seharusnya disampaikan sejak awal agar masyarakat tidak merasa terkejut atau dirugikan,” tuturnya.
Sartono pun mengajak PLN untuk memperkuat layanan informasi publik melalui berbagai kanal, baik digital maupun tradisional, agar informasi kebijakan baru dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.
