TAJUKNASIONAL.COM Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali memasuki babak yang memancing perhatian publik.
Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada perubahan sikap Rismon Sianipar yang mengakui kekeliruan penelitiannya, tetapi juga pada respons Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai terlalu cepat mengubah momentum klarifikasi menjadi panggung pembelaan politik bagi Jokowi.
Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menyambut baik pengakuan peneliti forensik digital Rismon Sianipar bahwa tuduhannya tentang ijazah Jokowi keliru total.
Namun, pernyataan Raja Juli juga memunculkan tafsir politis karena disampaikan dengan nada yang menonjolkan pembenaran bagi Jokowi di tengah polemik yang selama ini sudah menguras perhatian publik.
“Kami menyambut baik pengakuan Rismon Sianipar bahwa tuduhannya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu adalah tuduhan yang keliru total. Kebenaran akan menemukan jalan,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (13/3/2026).
Raja Juli juga mempersilakan Rismon jika ingin mengajukan restorative justice dalam kasus tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan aparat penegak hukum.
Pernyataan itu lalu diperkuat dengan kalimat bernada religius dan pujian kepada Jokowi yang justru memicu perhatian lebih besar.
Baca Juga: Mantan Kades Tamainusi Jadi Tersangka Korupsi Dana CSR Tambang Rp9,6 Miliar
“Gusti Allah ora sare. Semoga Pak Jokowi semakin dimuliakan dengan kejadian ini,” imbuh dia.
Ungkapan tersebut membuat respons PSI tidak sekadar terlihat sebagai penerimaan atas klarifikasi ilmiah, melainkan juga sebagai bentuk penguatan citra politik Jokowi.
Di tengah situasi yang sensitif, nada semacam itu berpotensi memunculkan kesan bahwa polemik yang awalnya menyangkut perdebatan dokumen dan penelitian telah berubah menjadi ruang glorifikasi politik.
Sebelumnya, Rismon Sianipar telah menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi sekaligus melakukan klarifikasi atas penelitiannya dalam buku Jokowi’s White Paper. Pernyataan itu disampaikan bersama kuasa hukumnya, Jahmada Girsang, setelah menemui Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/3/2026).
“Ya, tentu (minta maaf). Ya saya pun minta maaf kepada publik gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Jokowi,” kata Rismon, Kamis.
Rismon juga menjelaskan bahwa sebagai peneliti, dirinya harus bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan yang diperoleh dari kajian terbaru.
“Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya menyajikan buku Jokowi’s White Paper,” kata dia.
Dalam penelitiannya yang terbaru, Rismon mengaku tidak lagi menemukan kejanggalan pada ijazah Jokowi. Ia menyebut kajian lanjutan terhadap dokumen analog dan pembanding dari tahun yang sama di UGM menunjukkan bahwa unsur pengaman ijazah saat itu memang berupa embos dan watermark, bukan hologram.
“Sejak gelar perkara ditunjukkan ijazah analog dari Bapak Joko Widodo terus saya kaji lagi apa yang saya amati itu bahwa ada embos, ada watermark. Jadi embos dan watermark jadi kajian saya dan saya teliti memang tidak ada hologram,” kata Rismon.
