Di titik inilah PSI ikut terseret sorotan. Pembelaan yang menekankan “fakta prosedural” dianggap belum menjawab pertanyaan inti publik sejauh mana sikap politik dan keputusan eksekutif kala itu ikut mempengaruhi arah revisi.
Alhasil, kritik terhadap Jokowi kini merembet bukan hanya soal revisi UU KPK, tetapi juga soal upaya membangun narasi aman—sementara beban penjelasan dilempar ke DPR dan dinamika politik masa lalu.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
