TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah menyoroti perkembangan penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus sebagai ujian penting bagi penegakan hukum dan perlindungan ruang demokrasi.
Di tengah perhatian publik yang besar terhadap kasus ini, langkah aparat dalam mengungkap pelaku dinilai menjadi faktor krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat, terlebih karena perkara tersebut menyangkut kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia.
Sejumlah perkembangan resmi dalam beberapa hari terakhir menunjukkan penyelidikan berjalan cepat, mulai dari analisis CCTV, pemeriksaan saksi, hingga identifikasi sejumlah terduga pelaku.
Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pun menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berhasil mengidentifikasi terduga pelaku.
Kepala Bakom RI Angga Raka Prabowo mengatakan proses identifikasi melalui pemeriksaan saksi, barang bukti, dan analisis lapangan merupakan bagian penting dari penegakan hukum yang harus didasarkan pada bukti.
Baca Juga: Bonus Atlet Rp365 Miliar, Pemerintah Siapkan Literasi Keuangan untuk Atlet ASEAN Para Games 2026
“Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini, yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku. Pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berharap saudara Andrie Yunus dapat segera pulih,” kata Angga dalam keterangannya, Rabu (18/3).
Pada hari yang sama, Polda Metro Jaya mengungkap dua terduga pelaku berinisial BHC dan MAK.
Sebelumnya, Polri memang telah menyatakan penanganan kasus ini dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation, termasuk penyitaan puluhan rekaman CCTV dan pemeriksaan saksi untuk mengungkap identitas pelaku.
Perkembangan itu beriringan dengan pengumuman dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait penangkapan empat prajurit yang diduga terlibat, yakni NDP, SL, BHW, dan ES.
Keempatnya kini tengah diperiksa lebih lanjut dalam proses pendalaman ke tingkat penyidikan.
Pemerintah memandang respons cepat aparat, baik dari Polri maupun Puspom TNI, sebagai sinyal penting bahwa proses hukum berjalan terbuka dan dapat ditelusuri publik.
“Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka dan berbasis bukti,” ucapnya.
Angga menegaskan setiap tindakan kekerasan terhadap warga negara tidak bisa ditoleransi.
Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan proses hukum berjalan tegas, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Angga.
Dalam pernyataan yang sama, pemerintah juga menekankan bahwa dugaan keterlibatan individu tidak boleh serta-merta dianggap mewakili institusi secara keseluruhan.
Karena itu, langkah terbuka TNI dalam menangani dugaan keterlibatan anggotanya disebut sebagai bagian dari upaya menjaga integritas institusi sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terpelihara.
Pemerintah sebelumnya juga menegaskan kasus Andrie Yunus akan diusut tuntas dan ruang demokrasi harus tetap aman bagi warga negara.
“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Angga.
Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Kereta Api Kerakyatan untuk Mudik Lebaran 2026
“Negara memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi,” kata Angga.
