TAJUKNASIONAL.COM Polemik pemberian gelar adat kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali memicu perdebatan politik. Kali ini, kader PDI Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, meminta Presiden Prabowo Subianto mencermati berbagai manuver politik yang dinilai masih dilakukan Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.
Menurut Guntur, rangkaian safari politik Jokowi ke sejumlah daerah, termasuk NTT, tidak dapat dipandang sebagai agenda biasa. Ia menilai berbagai simbol penghormatan yang diterima mantan presiden tersebut memiliki makna politik yang lebih luas.
“Mengapa Jokowi masih main raja-rajaan? Dan mengapa Presiden Prabowo harus waspada?” kata Guntur dalam keterangannya.
Guntur menyoroti bantahan Raja Amanuban, Pina Ope-Nope, yang menyatakan tidak pernah ada prosesi penobatan Jokowi sebagai Raja Timor maupun pembahasan terkait pemberian gelar tersebut.
Menurutnya, para raja adat hanya hadir untuk menghormati tamu dalam kegiatan budaya yang berlangsung di Kupang.
Berangkat dari pernyataan tersebut, Guntur menilai muncul upaya membangun persepsi publik seolah-olah Jokowi memperoleh legitimasi simbolik melalui gelar adat.
Baca Juga: PSI Sebut PDIP Takut pada Jokowi, Singgung Status Mantan Kader Terbaik
“Fenomena ini bukan sekali dua kali. Jokowi masih doyan main raja-rajaan karena nafsu kekuasaannya tidak pernah benar-benar padam,” ujarnya.
Ia juga menilai safari politik Jokowi ke berbagai wilayah tidak tepat dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebaliknya, Guntur beranggapan langkah tersebut lebih mengarah pada konsolidasi kekuatan politik yang berkaitan dengan Jokowi dan kelompok pendukungnya.
“Safari Jokowi ke berbagai daerah termasuk ke NTT tidak bisa dibaca sebagai dukungan kepada pemerintah Prabowo. Justru sebaliknya, di tengah kepuasan publik terhadap Prabowo yang tengah menurun, manuver Jokowi lebih tepat dibaca sebagai konsolidasi basis massa untuk kelompoknya sendiri, bukan untuk menopang Prabowo,” jelasnya.
Menurut Guntur, berbagai penghormatan adat yang diterima Jokowi berpotensi menjadi modal politik yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
“Popularitas yang dirawat lewat simbol-simbol kerajaan dan sambutan adat yang dimanipulasi melalui media dan media sosial adalah modal politik pribadi yang disimpan untuk kepentingan jangka panjang Jokowi dan kelompoknya,” katanya.
Ia mengaku telah mengingatkan potensi tersebut sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, pengaruh politik Jokowi tidak akan hilang begitu saja meskipun telah mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden.
“Saya sudah mengingatkan hal ini beberapa bulan yang lalu. Bayang-bayang Jokowi tidak akan pernah benar-benar pergi dari panggung kekuasaan,” tegas Guntur.
