Melalui sistem tersebut, pemerintah tidak hanya dapat memvalidasi identitas dan kelayakan penerima, tetapi juga memberikan informasi mengenai jenis bantuan yang diterima masyarakat, baik berupa bantuan tunai maupun nontunai.
Untuk mendukung implementasi di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan dukungan melalui Direktorat Jenderal Dukcapil dan tim terkait.
Dukungan tersebut mencakup pelatihan agen serta penyediaan sistem yang dibutuhkan.
“Kami siap dari Kemendagri, dengan Ditjen Dukcapil dan tim, lengkap, untuk membantu melakukan pelatihan, menyiapkan sistem,” tegas Tito.
Rapat tingkat menteri tersebut dipimpin Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
