TAJUKNASIONAL.COM Ketua Harian Ahmad Ali angkat bicara terkait pelaporan terhadap Jusuf Kalla atas dugaan penistaan agama. Ia menegaskan bahwa pelaporan tersebut tidak ada kaitannya dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Diketahui, laporan terhadap Jusuf Kalla diajukan oleh Sahat Martin Philip Sinurat ke Polda Metro Jaya. Meski Sahat merupakan kader PSI, Ahmad Ali menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan sikap pribadi yang tidak mewakili partai.
“PSI tidak punya urusan dengan pelaporan-pelaporan terhadap Pak Jusuf Kalla,” ujar Ahmad Ali usai menemui Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2026).
Ahmad Ali menjelaskan, selain sebagai kader PSI, Sahat juga menjabat sebagai Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Menurutnya, pelaporan tersebut lebih berkaitan dengan aspirasi organisasi tersebut.
Baca Juga: Ada Gelombang Perpindahan Kader Baru ke PSI, Petinggi Sebut Transfer politisi
Ia menyebut, reaksi dari GAMKI muncul akibat adanya kesalahpahaman terhadap pernyataan Jusuf Kalla dalam sebuah ceramah.
“Kalau kemudian GAMKI merasa kecewa karena kesalahpahaman umpamanya atas pernyataan Pak JK ya wajar,” kata Ahmad Ali.
Di sisi lain, Ahmad Ali mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kedekatan personal dengan Jusuf Kalla. Keduanya sama-sama aktif di Dewan Masjid Indonesia (DMI), di mana JK menjabat sebagai Ketua Umum.
Karena itu, Ahmad Ali menyatakan akan berupaya menjadi penengah dalam polemik yang terjadi. Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai tanpa memperpanjang konflik di ruang publik.
“Sahat adik saya, Pak JK adalah kakak saya. Insyaallah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempertemukan ini untuk memediasi ini,” ujarnya.
Sebelumnya, laporan terhadap Jusuf Kalla dilayangkan oleh sejumlah pihak, termasuk GAMKI. Laporan tersebut berkaitan dengan ceramah JK yang disampaikan di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026.
Baca Juga: Eks Kader NasDem dan PDI Pindah ke PSI, Ini Daftar Nama dan Alasan Mereka Hijrah Politik
Dalam ceramah tersebut, JK menyinggung konflik bernuansa agama yang pernah terjadi di Poso dan Ambon. Pernyataan itu kemudian menuai kontroversi karena dinilai sensitif dan berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda di masyarakat.
