TajukNasional Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendukung kebijakan berbasis data atau evidence-based policy. Ia menyebut BPS sebagai simpul strategis dalam pelaksanaan One Data Indonesia, terutama dalam mendukung penyusunan kebijakan nasional dan daerah.
“BPS kini memegang peran kunci. Datanya dipakai mulai dari penerapan perda hingga pengambilan kebijakan nasional. Maka BPS harus didukung penuh oleh semua kementerian dan lembaga,” ujar Karmila Sari dalam kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke BPS Sulawesi Selatan, Kamis (10/4/2025).
Karmila menekankan bahwa keberhasilan sistem One Data Indonesia sangat bergantung pada dukungan lintas sektor. Ia mendorong seluruh kementerian dan lembaga memberi akses terbuka kepada BPS agar proses pengumpulan dan validasi data berjalan maksimal.
“BPS harus punya akses penuh untuk masuk ke sistem data kementerian manapun agar datanya benar-benar holistik,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Meski BPS kini menjadi wali data untuk 175 jenis data statistik sektoral, Karmila menyoroti persoalan validitas data di lapangan yang masih menjadi tantangan. Ia mengingatkan bahwa data yang tidak akurat dapat berujung pada kebijakan yang salah arah.
“Jangan sampai datanya jadi data sampah, atau hanya sekadar memenuhi kebutuhan laporan sesaat,” tegas legislator dari Dapil Riau I tersebut.
Untuk itu, ia mendorong peningkatan kualitas SDM petugas lapangan BPS agar tidak hanya mampu menginput data, tetapi juga memiliki keterampilan analisis, komunikasi, dan intuisi statistik.
“Petugas di lapangan harus bisa membaca kejanggalan data. Jadi tidak asal catat. Harus ada sense apakah data ini masuk akal atau tidak,” pungkasnya.
