TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar distribusi minyak goreng rakyat Minyakita ke depan dikelola sepenuhnya oleh badan usaha milik negara (BUMN).
Langkah ini diambil untuk memperbaiki tata kelola distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga Minyakita di pasar.
Arahan tersebut diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang berlangsung pada Senin (15/6/2026).
Menurut Amran, kebijakan tersebut telah disampaikan Presiden sekitar dua pekan lalu dan saat ini sedang dikoordinasikan bersama Kementerian Perdagangan.
“Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN. Itu arahan Bapak Presiden dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN,” kata Amran.
Baca Juga: Presiden Prabowo Panggil Purbaya hingga Bahlil ke Kertanegara, Bahas Investasi
Pemerintah menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata niaga Minyakita yang berdampak terhadap harga dan ketersediaan barang di lapangan. Padahal Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dan menyuplai sebagian besar kebutuhan bahan baku minyak goreng global.
Amran menyebut kondisi tersebut sebagai sebuah anomali. Menurutnya, sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar, Indonesia seharusnya mampu menjaga harga minyak goreng rakyat tetap stabil.
Salah satu persoalan yang ditemukan pemerintah adalah distribusi Minyakita yang sebelumnya belum sepenuhnya melalui jalur BUMN. Berdasarkan evaluasi pemerintah, porsi distribusi melalui BUMN sebelumnya hanya sekitar 35 persen.
Selain itu, sebagian stok Minyakita juga digunakan untuk program bantuan pangan sehingga memengaruhi pasokan di pasar rakyat.
“Minyakita hanya 35 persen di BUMN, dan dipakai untuk bantuan pangan. Itu salah satu penyebabnya kemarin Minyakita langka,” ujar Amran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah meminta Perum Bulog tidak lagi menggunakan Minyakita dalam program bantuan pangan.
Sebagai gantinya, bantuan akan menggunakan merek minyak goreng lain sehingga stok Minyakita tetap tersedia bagi masyarakat.
Data Kementerian Perdagangan menunjukkan distribusi minyak goreng rakyat melalui jalur BUMN terus mengalami peningkatan setelah diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025.
Hingga pertengahan Juni 2026, realisasi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat mencapai 628.050 ton.
Baca Juga: Komisi VI DPR RI Soroti Rekrutmen Pengelola Koperasi Merah Putih, Minta Warga Desa Diprioritaskan
Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 persen telah disalurkan melalui BUMN, dengan Perum Bulog menjadi penyalur terbesar.
Pemerintah meyakini peningkatan peran BUMN akan memperkuat pengawasan distribusi dan membantu menjaga harga Minyakita tetap mendekati harga eceran tertinggi (HET).
Meski demikian, harga Minyakita secara nasional masih berada sedikit di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Berdasarkan data terbaru, rata-rata harga nasional berada di kisaran Rp16.355 per liter.
