Pergantian Kapolri, Guntur Romli: Tidak Ada Jabatan yang Abadi
Pergantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mendapat perhatian dari PDI Perjuangan (PDIP). Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengingatkan bahwa setiap jabatan memiliki masa dan tanggung jawabnya.
Presiden Prabowo resmi melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Suyudi menggantikan Listyo Sigit yang sebelumnya memimpin Polri sejak Januari 2021. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026.
Pergantian pucuk pimpinan tersebut sebelumnya telah melalui proses di DPR. Komisi III DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi sebelum persetujuan diberikan dalam rapat paripurna DPR pada hari yang sama. Setelah memperoleh persetujuan parlemen, Suyudi kemudian dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo.
Guntur Romli Soroti Pergantian Kapolri
Guntur Romli mengatakan PDIP menghormati kewenangan Presiden dalam menentukan pucuk pimpinan Polri. Menurutnya, mekanisme pengangkatan Kapolri telah dijalankan melalui tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Namun, Guntur menilai perubahan kepemimpinan di tubuh Polri tidak hanya perlu dilihat sebagai pergantian sosok di posisi tertinggi. Ia mengaitkannya dengan kebutuhan regenerasi dan penyegaran institusi.
“Tidak ada jabatan yang abadi,” kata Guntur, seperti dikutip sejumlah media pada Kamis, 1 Oktober 2026. Ia juga menyebut kekuasaan yang terlalu lama berada di satu tangan berisiko menimbulkan kejenuhan dan mengurangi daya koreksi institusi.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan politik setelah Suyudi resmi menggantikan Listyo Sigit. Guntur menekankan bahwa penyegaran kepemimpinan menurutnya berkaitan dengan kesehatan institusi, bukan persoalan pribadi antara pejabat lama dan pejabat baru.
Ia juga menyebut regenerasi kepemimpinan sebagai bagian dari tradisi demokrasi dan agenda reformasi Polri yang masih menjadi perhatian publik.
Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Polri
Suyudi Ario Seto sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia merupakan lulusan Akpol 1994 dan memiliki pengalaman di sejumlah posisi strategis kepolisian.
Sebelum memimpin BNN, Suyudi pernah menjabat sebagai Kapolda Banten serta Wakapolda Metro Jaya. Ia juga memiliki pengalaman panjang di bidang reserse selama kariernya di kepolisian.
Setelah dilantik, Suyudi menjadi pejabat baru yang bertanggung jawab memimpin institusi dengan struktur besar dan cakupan tugas nasional. Pada saat yang sama, pergantian kepemimpinan tersebut juga diikuti perubahan posisi Wakapolri.
Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Dedi Prasetyo. Pelantikan keduanya dilakukan bersamaan di Istana Negara pada 1 Oktober 2026.
Sementara itu, Listyo Sigit mendapat tugas baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan setelah meninggalkan posisi Kapolri. Presiden Prabowo melantiknya untuk jabatan tersebut pada hari yang sama.
Pesan Guntur untuk Kapolri Baru
Selain menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden, Guntur menyampaikan sejumlah harapan kepada kepemimpinan Suyudi. Ia meminta Polri memperkuat profesionalitas, menjaga netralitas, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta menghormati hak asasi manusia.
Guntur juga menyoroti pembinaan karier di internal kepolisian. Ia berharap proses tersebut berlangsung secara bersih dan tidak dipengaruhi praktik titipan maupun transaksi.
Menurut Guntur, posisi Kapolri seharusnya tidak hanya dipandang sebagai jenjang tertinggi dalam karier kepolisian. Jabatan tersebut juga membawa tanggung jawab besar terhadap masyarakat.
“Jabatan Kapolri bukan puncak karier, tetapi puncak tanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menempatkan kepemimpinan Suyudi dalam konteks tuntutan terhadap institusi Polri secara lebih luas. Tantangan yang dihadapi bukan hanya persoalan pergantian figur, tetapi juga bagaimana kebijakan dan pelayanan kepolisian dijalankan setelah perubahan kepemimpinan.
Fokus pada Reformasi dan Pelayanan Publik
Guntur berharap kepemimpinan baru tidak berhenti pada perubahan nama di posisi Kapolri. Menurutnya, pembenahan perlu menyentuh profesionalitas aparat, netralitas institusi, penegakan hukum, serta sistem pembinaan karier.
Harapan serupa juga muncul dari sejumlah pihak setelah Suyudi resmi memimpin Polri. Pergantian kepemimpinan menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.
Di sisi lain, proses serah terima kepemimpinan Polri telah berlangsung. Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Listyo Sigit menyerahkan Panji-Panji Polri Tribrata kepada Suyudi dalam upacara di Lapangan Bhayangkara, Jakarta. Prosesi tersebut menandai dimulainya kepemimpinan Suyudi secara penuh di tubuh Korps Bhayangkara.
Dengan demikian, perhatian kini beralih kepada langkah Suyudi dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri. Dukungan politik dari PDIP disertai sejumlah pesan mengenai reformasi, netralitas, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat menjadi bagian dari dinamika awal kepemimpinan baru Polri.
Bagi publik, ukuran utama dari kepemimpinan baru tersebut pada akhirnya akan terlihat dari kebijakan dan kinerja institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
