TAJUKNASIONAL.COM Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi perhatian setelah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka, menilai gaya politiknya memiliki kemiripan dengan pendekatan yang pernah digunakan Joko Widodo. Dedy bahkan menyebut pola tersebut sebagai “Jokowisme” atau gaya blusukan.
Pernyataan tersebut muncul ketika Dedy menilai Dedi Mulyadi atau KDM memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi salah satu figur politik nasional.
Namun, di balik penilaian positif tersebut, istilah “Jokowisme” juga memperlihatkan bagaimana aktivitas blusukan dan eksposur melalui media sosial menjadi bagian penting dari citra politik KDM.
“Beliau ini juga punya peluang besar untuk menjadi pemimpin nasional, namanya KDM. Metode pendekatan politiknya “Jokowisme” atau biasa kita kenal blusukan,” tulis Dedy melalui akun X pribadinya, dikutip Senin (7/9).
BACA JUGA: Dedi Mulyadi Diisukan Hijrah ke PSI, Gerindra Jabar: Kami Merasa Aneh
Gaya Blusukan Jadi Sorotan
Dedi Mulyadi selama ini dikenal aktif menampilkan aktivitasnya di lapangan melalui berbagai konten media sosial. Pendekatan tersebut membuat aktivitas gubernur tidak hanya terlihat melalui agenda pemerintahan formal, tetapi juga melalui video yang menampilkan interaksinya dengan masyarakat.
Pola komunikasi semacam itu dinilai mampu membangun kedekatan dengan publik. Namun, penyebutan “Jokowisme” oleh Dedy menunjukkan bahwa gaya tersebut juga dibaca sebagai strategi politik yang berpotensi memperkuat popularitas seorang pejabat.
Istilah itu merujuk pada gaya pendekatan politik yang mengutamakan kehadiran langsung di tengah masyarakat atau blusukan, sebuah metode yang sebelumnya sangat identik dengan Joko Widodo.
Elektabilitas KDM Jadi Perhatian
Sorotan terhadap Dedi Mulyadi semakin kuat karena namanya disebut memiliki performa tinggi dalam sejumlah survei. Berdasarkan bahan yang disampaikan, tingkat kepuasan terhadap kinerja KDM sebagai Gubernur Jawa Barat mencapai 95,5 persen dalam survei Indikator Politik Indonesia.
Angka tersebut disebut ditopang penilaian masyarakat terhadap sejumlah sektor, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kebijakan yang dianggap responsif.
Di sisi lain, elektabilitas KDM sebagai figur politik nasional juga disebut mengalami peningkatan. Survei Tempo Data Science dan SMRC yang dirilis September 2026 menempatkan elektabilitasnya pada kisaran 41–42 persen.
Angka tersebut membuat nama Dedi Mulyadi mulai diperhitungkan dalam pembicaraan mengenai figur potensial untuk panggung politik nasional.
BACA JUGA: Dugaan Pungli Sopir Truk Rp1,7 Juta, Dedi Mulyadi Desak Pecat Oknum Dishub Bekasi
Popularitas dan Politik Media Sosial
Tingginya popularitas KDM tidak terlepas dari kemampuannya memanfaatkan media sosial sebagai saluran komunikasi langsung dengan masyarakat. Aktivitas di lapangan kemudian dikemas menjadi konten yang dapat menjangkau audiens jauh lebih luas.
Kondisi ini sekaligus memperlihatkan perubahan pola komunikasi politik. Seorang kepala daerah tidak lagi hanya mengandalkan pemberitaan media konvensional untuk membangun citra, tetapi dapat memproduksi dan mendistribusikan narasinya sendiri melalui platform digital.
