TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian terhadap jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian tersebut mencakup posisi Kepala BGN dan dua Wakil Kepala BGN.
Keputusan itu diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Selasa (2/6).
Menurut Prasetyo, pergantian pimpinan dilakukan setelah Presiden Prabowo menerima hasil monitoring dan evaluasi kinerja selama sekitar 1,5 tahun sejak BGN terbentuk.
“Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian terkait maupun dari masyarakat,” ujar Prasetyo.
Dalam perombakan tersebut, Presiden Prabowo mencopot tiga pejabat pimpinan BGN. Dadan Hindayana dicopot dari posisi Kepala BGN.
Baca Juga: Tak Hanya Dadan Hindayana, Dua Wakil Kepala BGN Juga Dicopot Presiden Prabowo
Selain itu, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya juga diberhentikan dari jabatan Wakil Kepala BGN.
Sebagai pengganti, Prabowo menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Nanik sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.
Selain Nanik, Presiden juga menunjuk dua Wakil Kepala BGN baru. Posisi tersebut diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.
Dengan demikian, susunan pimpinan baru BGN terdiri dari Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BGN, dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
Prasetyo menjelaskan, ada sejumlah alasan yang menjadi dasar pertimbangan Presiden Prabowo dalam melakukan pergantian tersebut.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan kedisiplinan menjalankan standar operasional prosedur atau SOP, tata kelola, serta kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
“Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan,” kata Prasetyo.
Baca Juga: Profil Nanik Deyang Kepala BGN yang Baru, Jejak Karier Mantan Jurnalis Senior
Pergantian ini menjadi perhatian publik karena BGN merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program MBG. Program tersebut merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
MBG dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Karena cakupannya luas, tata kelola program ini menjadi sorotan sejak mulai dijalankan.
Dalam beberapa waktu terakhir, BGN menghadapi sejumlah kritik terkait pelaksanaan MBG di lapangan. Sorotan muncul mulai dari kesiapan dapur penyedia makanan, mutu gizi, keamanan pangan, hingga kedisiplinan pelaksana dalam mengikuti petunjuk teknis.
Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG juga pernah terkena suspend karena dinilai belum memenuhi ketentuan.
Masalah yang ditemukan beragam, mulai dari infrastruktur, manajemen, mutu makanan, hingga kasus kejadian menonjol pada penerima manfaat.
