Polemik daftar homeless media ini memperlihatkan sensitifnya hubungan antara pemerintah dan media digital. Di satu sisi, negara membutuhkan kanal komunikasi yang dekat dengan publik. Di sisi lain, media baru perlu menjaga jarak, transparansi, dan independensi agar kepercayaan audiens tidak terganggu.
Baca Juga: Kemenko Polkam dan BaKom RI Perkuat Sinergi Komunikasi Publik
Karena itu, penyebutan daftar saja tidak cukup. Pemerintah dan pelaku media digital perlu memperjelas bentuk hubungan, batas kolaborasi, serta standar etik yang digunakan. Tanpa kejelasan tersebut, istilah New Media Forum berisiko memunculkan salah paham baru di tengah publik yang semakin kritis terhadap informasi digital.
