TAJUKNASIONAL.COM Sejumlah masyarakat sipil, akademisi, dan peneliti resmi mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan sebagai alternatif model pemerintahan berbasis meritokrasi.
Kabinet yang diperkenalkan pada 17 Juli 2026 itu beranggotakan 15 orang dan disebut sebagai zaken kabinet pilihan rakyat.
Inisiator Kabinet Bayangan, Ahmad Jilul Qur’ani, mengatakan proses pembentukan kabinet dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat sipil serta panel seleksi independen.
Sebanyak 121 orang mendaftarkan diri, sementara berbagai jaringan masyarakat juga mengusulkan sejumlah nama yang kemudian diseleksi menjadi 102 kandidat.
Menurut Jilul, kabinet tersebut disusun berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak, bukan pembagian kekuasaan politik.
Baca Juga: Ratas Kabinet Merah Putih, AHY Laporkan ke Prabowo Soal Penyelamatan Pantura hingga Kereta Nasional
“Kabinet ini adalah zaken kabinet yang disusun berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan. Presiden Prabowo pernah menjanjikan zaken kabinet, namun gagal mewujudkannya,” kata Ahmad Jilul Qur’ani dalam keterangannya.
Ia menambahkan bahwa pembentukan Kabinet Bayangan menjadi bukti bahwa masyarakat dapat menyusun kabinet alternatif yang mengedepankan profesionalisme.
“Kami membuktikan sebaliknya, rakyat bisa membentuk zaken kabinetnya sendiri,” ujarnya.
Untuk menjaga independensi proses seleksi, penyelenggara melibatkan panel yang terdiri dari sejumlah tokoh, di antaranya Erry Riyana Hardjapamekas, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Panel tersebut menilai para kandidat berdasarkan rekam jejak, kompetensi, integritas, serta komitmen terhadap kepentingan publik.
Jilul menjelaskan terdapat enam kriteria utama dalam pemilihan anggota kabinet, yakni berintegritas, kompeten, memiliki rekam jejak publik, berusia di bawah 50 tahun, bersikap kritis dan berani, berpihak kepada rakyat, serta tidak terikat kepentingan partisan.
Selain menyoroti kualitas sumber daya manusia, Kabinet Bayangan juga mengkritik struktur Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu besar. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki 48 menteri, belum termasuk wakil menteri dan sejumlah pejabat setingkat menteri.
Baca Juga: Reshuffle Kabinet Terbaru, Presiden Prabowo Lantik Enam Pejabat Baru di Istana Negara
Menurut Jilul, kabinet yang lebih ramping justru dinilai dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan responsif dalam menjawab berbagai persoalan publik.
