Kepercayaan tersebut, kata Indah, merupakan pengakuan atas rekam jejak dan konsistensi Indonesia dalam memajukan nilai-nilai HAM di forum internasional.
Indah menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan hasil dari proses diplomasi yang panjang dan kerja kolektif lintas pemangku kepentingan.
Menurutnya, presidensi tersebut bukanlah sesuatu yang diperoleh secara otomatis, melainkan hasil perjuangan diplomatik yang berkelanjutan.
Lebih lanjut, Indah menilai mandat tersebut sebagai kehormatan sekaligus tanggung jawab besar, mengingat kondisi geopolitik global yang penuh tantangan serta dinamika internal Dewan HAM PBB yang terus berkembang.
Dalam menjalankan perannya, Indonesia mengusung tema “Presidency for All” dengan pendekatan inklusif terhadap seluruh negara anggota, terlepas dari perbedaan kepentingan politik maupun blok geopolitik.
Baca juga: Natalius Pigai Targetkan Indonesia Rebut Kursi Presiden Dewan HAM PBB
Komitmen ini sejalan dengan pernyataan Presiden Dewan HAM PBB terpilih dari Indonesia, Sidharto Reza Suryodipuro, yang menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia, termasuk hak atas pembangunan, harus diperlakukan secara setara dan non-diskriminatif.
