TAJUKNASIONAL.COM Indonesia menegaskan komitmennya untuk memimpin Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara imparsial, objektif, dan inklusif setelah resmi disahkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026.
Kepemimpinan Indonesia diharapkan mampu menjembatani berbagai kepentingan negara anggota di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, Indah Nuria Savitri, menyampaikan bahwa Indonesia akan mengedepankan prinsip transparansi serta membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani isu-isu HAM yang sensitif.
Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Menurut Indah, Indonesia berkomitmen menjaga komunikasi dan diskusi yang konstruktif dengan seluruh anggota Dewan HAM PBB tanpa memihak.
Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap isu hak asasi manusia dibahas secara adil dan seimbang.
Baca juga: Indonesia Resmi Menjabat Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026, Ini Tugas dan Wewenangnya!
Ia menambahkan, kepercayaan yang diberikan oleh komunitas internasional kepada Indonesia diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan situasi HAM di tingkat kawasan maupun global.
