Salah satunya berkaitan dengan dampak pinjaman terhadap anggaran daerah di masa mendatang.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga berencana melakukan konsultasi dengan pimpinan partai untuk menentukan sikap resmi terkait polemik pengajuan pinjaman tersebut.
Menurut Daniel, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah secara realistis.
Polemik ini memicu perhatian publik karena nilai pinjaman yang diajukan tergolong besar.
Sejumlah pihak berharap pembahasan dilakukan secara transparan agar masyarakat mengetahui urgensi serta manfaat dari pinjaman tersebut bagi pembangunan daerah.
Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum memberikan penjelasan rinci mengenai proyek atau program prioritas yang akan dibiayai melalui pinjaman Rp150 miliar tersebut.
DPRD pun diperkirakan akan kembali membanggil agenda pembahasan dalam rapat lanjutan bersama pemerintah daerah.
