TAJUKNASIONAL.COM Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi disebut berdampak pada operasional bus sekolah di Kabupaten Bangka Selatan.
Di tengah meningkatnya biaya operasional, muncul kabar bahwa layanan transportasi pelajar tersebut terpaksa dihentikan sementara.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPRD Bangka Selatan dari Fraksi Demokrat, H. Kamarudin, meminta pemerintah daerah tetap mempertahankan layanan bus sekolah karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya para pelajar di wilayah pelosok.
Menurut Kamarudin, kenaikan harga BBM non subsidi tidak seharusnya menjadi alasan utama penghentian operasional bus sekolah.
Ia menilai pemerintah daerah perlu mencari solusi lain, termasuk melakukan efisiensi anggaran agar layanan transportasi pendidikan tetap berjalan hingga akhir tahun.
Ia menjelaskan, banyak siswa di desa-desa yang bergantung pada bus sekolah untuk menuju lokasi belajar karena akses transportasi umum masih terbatas.
Kehadiran bus sekolah selama ini dianggap membantu meringankan beban orang tua sekaligus mendukung kelancaran kegiatan pendidikan.
Kamarudin mengatakan, armada bus sekolah memang belum masuk dalam kategori kendaraan penerima BBM subsidi sesuai aturan yang berlaku.
Akibatnya, seluruh kebutuhan bahan bakar harus menggunakan BBM non subsidi dengan biaya yang lebih tinggi.
Baca juga: Meski Anggaran Besar, Fraksi Demokrat-Perindo Soroti Tingginya Angka Stunting di Jakarta
Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak boleh membuat pelayanan publik terhenti begitu saja.
