Ia menyebut Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara berpenduduk besar pertama yang menerapkan sistem pemerintahan terintegrasi dengan dukungan AI secara menyeluruh.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut melaporkan perkembangan platform GovTech yang kini telah mencapai sekitar 80 persen integrasi data.
Sejak awal Juni 2026, data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah disebut telah terhubung dalam satu sistem.
Ke depan, integrasi tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memperluas pembinaan UMKM, meningkatkan kepatuhan pajak, serta mendukung penciptaan lapangan kerja.
Baca juga: Bansos Mei 2026 Tetap Mengalir, Pemerintah Perbarui Data Penerima agar Tepat Sasaran
Pemerintah optimistis digitalisasi layanan publik dapat mendorong peningkatan penerimaan negara sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
