Bahkan, pemerintah membuka peluang kerja sama lintas lembaga apabila diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan.
Selain fokus pada percepatan proyek, Dody juga menyoroti beban kerja Direktorat Jenderal Perencanaan Strategis yang dinilai terlalu banyak menangani program prioritas pemerintah.
Menurutnya, kondisi itu membuat proses kerja menjadi kurang maksimal.
Ia menyebut berbagai proyek strategis nasional, mulai dari pembangunan rumah sakit, sekolah, hingga program sosial lainnya, selama ini terpusat di satu direktorat.
Karena itu, pembentukan satgas dianggap menjadi solusi agar penanganan proyek Sekolah Rakyat dapat lebih terfokus dan efektif.
Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat nantinya mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di berbagai daerah.
Baca juga: Menteri PU Targetkan Progres Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumbar 2 Persen Per Hari
Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerataan fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
