Dengan demikian, legislasi masih memiliki ruang untuk menyusun regulasi yang matang dan komprehensif.
Ia juga menekankan pentingnya segera mempersiapkan penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas dan integritas tinggi.
Selain itu, efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan pemilu menjadi perhatian utama dalam penyusunan beleid tersebut.
Menurutnya, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam merancang sistem pemilu, termasuk dalam menentukan metode konversi suara seperti Sainte-Laguë atau kuota Hare.
Baca juga: Demokrat Dorong Kedaulatan Informasi Digital, Tekankan Kolaborasi dan Literasi Masyarakat
Pembahasan RUU Pemilu diperkirakan akan terus berkembang, seiring upaya mencari formula terbaik yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pihak sekaligus menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
