Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas perkembangan kepesertaan JKN. Jumlah peserta tercatat sekitar 285 juta jiwa, dengan tingkat kepesertaan aktif mencapai 80,6 persen.
Pemerintah turut mendorong peningkatan pembayaran iuran serta memperbaiki ketepatan sasaran penerima bantuan iuran berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut iuran yang terkumpul mencapai Rp118 triliun, sedangkan manfaat pelayanan yang telah dibayarkan mencapai Rp132 triliun.
“Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun,” ujar Prihati.
Selain persoalan pembiayaan, Presiden Prabowo juga meminta kualitas pelayanan BPJS ditingkatkan, termasuk memperpendek antrean dan memastikan rumah sakit tidak membedakan pasien BPJS dengan pasien umum.
