TAJUKNASIONAL.COM Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perusahaan membangun embung dan sumur bor untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang.
Pemerintah juga meminta TNI dan Polri memetakan wilayah rawan kebakaran serta memperkuat pengerahan personel untuk mengantisipasi penyebaran api.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar penanganan karhutla dilakukan sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya setelah api meluas.
Dudung menyampaikan arahan itu dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
“Jangan sampai, perintah Presiden (Prabowo), setelah terbakar baru ada tindakan. Tapi justru sebelum terbakar itu ada tindakan untuk diantisipasi,” kata Dudung.
Perusahaan Diminta Bangun Embung dan Sumur Bor
Pemerintah meminta perusahaan menyediakan sumber air di wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Fasilitas tersebut mencakup embung, sumur bor, serta tempat penampungan air dan sarana irigasi.
Menurut Dudung, pemerintah juga menginstruksikan TNI dan Polri mengidentifikasi titik-titik yang berulang kali mengalami kebakaran.
Pemetaan itu diharapkan membantu petugas menentukan lokasi prioritas pencegahan dan mempercepat penanganan ketika muncul titik api.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi antisipasi karena karhutla berpotensi terjadi setiap tahun dengan frekuensi yang berbeda-beda.
Selain pembangunan sumber air, pemerintah membahas penguatan sarana pengendalian kebakaran, termasuk sekat kanal dan penyediaan saluran pengambilan air (water intake).
Sarana ini dinilai penting untuk mendukung pengendalian kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik lahan gambut.
Operasi Udara Diperkuat dengan Pesawat Hercules
Pemerintah juga menyiapkan penguatan penanganan karhutla melalui operasi udara.
Dudung mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan penggunaan pesawat Hercules untuk mendukung operasi modifikasi cuaca yang sebelumnya menggunakan pesawat Cassa.
Di darat, pengerahan personel akan melibatkan TNI, Polri, Dinas Kehutanan, dan masyarakat. Dudung menegaskan penanganan karhutla harus berlangsung secara masif, terukur, dan segera karena kebakaran telah menimbulkan gangguan.
Arahan tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintah mencakup pencegahan melalui penyediaan air, pemetaan daerah rawan, pengerahan petugas, hingga intervensi melalui operasi udara.
BNPB Catat 5.499 Titik Panas
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan dalam laporan tersebut, terdapat 5.499 titik panas (hotspot) pada Senin (19/10/2026).
