TAJUKNASIONAL.COM Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, melakukan kunjungan kerja ke Jepang pada Senin (17/11) untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Jepang di sektor hukum dan tata kelola pemerintahan. Selama di Tokyo, Yusril mengadakan tiga pertemuan terpisah dengan JICA, Japan Patent Office (JPO), dan Menteri Kehakiman Jepang.
Dalam pertemuan dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Yusril memaparkan perkembangan restrukturisasi kelembagaan di Indonesia pasca terbitnya Perpres Nomor 139 dan 142 Tahun 2024 yang memisahkan fungsi Kemenkumham ke tiga kementerian baru di bawah koordinasinya. “Kemenko Kumham Imipas memiliki mandat untuk memastikan adanya sinkronisasi dan integrasi kebijakan lintas kementerian,” ujarnya.
Baca Juga: Pemerintah Bahas Amnesti dan Abolisi, Yusril: Harus Selektif dan Berkeadilan
Yusril juga menekankan panjangnya sejarah hubungan Indonesia–Jepang yang telah terjalin hampir delapan dekade. Ia menilai pengalaman Jepang dalam membangun sistem hukum modern dan birokrasi efisien sangat relevan untuk mendukung reformasi hukum dan tata kelola di Indonesia. Dalam pembahasan dengan JICA, kedua pihak meninjau peluang kerja sama baru, termasuk penguatan kapasitas aparatur dan kemungkinan penyusunan MoU.
Pertemuan berikutnya dengan Japan Patent Office (JPO) membahas penguatan kerja sama kekayaan intelektual. Jepang merupakan pemohon paten asing terbesar di Indonesia sejak 1991 dan memiliki sistem KI yang sangat maju. “Kolaborasi dengan JPO merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem inovasi Indonesia,” kata Yusril kepada Commissioner JPO, Kasai Yasuyuki. Fokus diskusi meliputi peningkatan kapasitas pemeriksa paten, pertukaran data, serta modernisasi layanan digital KI.
Pertemuan terakhir dilakukan dengan Menteri Kehakiman Jepang, Hiraguchi Hiroshi. Dalam dialog tersebut, Jepang menyatakan dukungan terhadap reformasi hukum dan reformasi kepolisian Indonesia, termasuk melalui program pelatihan dan pertukaran pengalaman. Yusril menyebut model kepolisian Jepang dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia.
Ketiga lembaga Jepang tersebut turut menyatakan dukungan penuh terhadap proses keanggotaan Indonesia di OECD. Yusril menegaskan bahwa Indonesia sedang menjalankan reformasi hukum dan administrasi besar-besaran sebagai pemenuhan standar OECD.
Mengakhiri rangkaian kunjungan, Yusril menyampaikan optimisme bahwa penguatan hubungan Indonesia–Jepang akan memberikan dampak luas pada hukum, ekonomi, hingga kerja sama internasional.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
