TajukNasional Anggota Komisi XII DPR RI dari Partai Demokrat, Nurwayah, menyampaikan keprihatinan atas insiden penembakan antar anggota polisi di Sumatera Barat yang diduga terkait aktivitas tambang ilegal. Ia menilai insiden ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Nurwayah menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) harus bertindak tegas dan transparan dalam menangani kasus ini.
“Insiden ini tidak hanya mencoreng institusi kepolisian, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kasus ini harus diusut tuntas agar tidak ada ruang bagi oknum yang melindungi kegiatan ilegal,” tegas Nurwayah, Jumat (29/11).
Legislator Demokrat Dapil Jakarta III itu juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor pertambangan. Ia menekankan bahwa tambang ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga membawa dampak buruk bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Perlu ada penguatan integritas hukum di sektor pertambangan. Semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus bertanggung jawab. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Nurwayah juga menggarisbawahi pentingnya memastikan aktivitas pertambangan dilakukan sesuai aturan, guna mencegah insiden serupa di masa mendatang.
Menurut Nurwayah, keberanian untuk mengungkap kasus ini dapat menjadi momentum penting dalam memperbaiki tata kelola pertambangan dan penegakan hukum di Indonesia. Ia memastikan Komisi XII DPR akan terus mengawal perkembangan kasus ini serta berkoordinasi dengan komisi terkait untuk mendorong langkah konkret.
“Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran sekaligus titik balik untuk menegakkan keadilan dan kejujuran di sektor pertambangan serta dalam tubuh institusi penegak hukum,” tutupnya.
Nurwayah menyampaikan aspirasi masyarakat yang menginginkan penuntasan kasus ini secara adil. Ia berharap insiden ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk selalu memprioritaskan kepentingan hukum, kejujuran, dan keadilan di atas segalanya.
Dengan pengusutan yang transparan, insiden ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan tata kelola sektor tambang.
