Tajukpolitik – Istana Negara meminta tuduhan kecurangan pemilu 2024 yang ditujukan kepada pemerintahan Pemerintahan Jokowi harus disertai dengan fakta agar tak terjadi penggiringan opini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwiyapana, kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/2).
Ari juga mempersilakan jika terjadi kecurangan pemilu, masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.
“Terkait klaim/tuduhan kecurangan pemilu harus diuji dengan fakta dan dilaporkan ke Bawaslu, sehingga tidak hanya menjadi narasi penggiringan opini,” ujar Ari.
Menurut Ari, perbedaan pendapat dan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Ari mengajak semua pihak agar perbedaan dan keragaman dijadikan sebagai kekuatan Indonesia.
“Rayakan perbedaan dan keragaman itu sebagai kekuatan, yang diikat oleh semangat persatuan Indonesia dan persaudaraan antar anak-anak bangsa,” kata Ari.
Ari pun memastikan Presiden Jokowi terus mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bekerja secara profesional serta mandiri.
“Dia (Presiden) juga berpesan agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024,” tutur Ari.
Sementara itu, di masa tenang pemilu, Ari mengajak semua pihak memberi kesempatan pada pemilih agar juga tenang untuk mengendapkan apa yang mereka dengar, lihat, dan rasakan selama masa kampanye.
Sehingga, tambah Ari, hal tersebut bisa menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya.
“Rakyat adalah pemilik suara yang berdaulat. Karena itu, tugas kita bersama mengawal proses pencoblosan suara esok hari agar bisa menjadi pesta demokrasi, pestanya rakyat, di mana rakyat menentukan pilihannya secara langsung, umum, bebas dan rahasia,” tutup Ari.
