Tajukpolitik – Isu sistem pemilu yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) jangan sampai menjadi alasan penundaan pemilu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Selasa (21/2), menanggapi adanya judical review UU Pemilu, khususnya pada poin perubahan sistem pemilu dari terbuka ke tertutup.
Herzaky menegaskan perihal sistem pemilu digelar secara terbuka atau tertutup agar dikembalikan pada hakikatnya sebagai open legal policy yang seharusnya dikaji oleh legislatif, bukan melalui jalan pintas seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Ia menyebut gencarnya isu sistem pemilu yang mendorong pemilu proporsional tertutup dikhawatirkan justru menarik tahapan pemilu saat ini lebih jauh, hingga terjadi penundaan pemilu yang membuat stabilitas tahapan pemilu bisa terancam.
“Saya lihat Menkumham, di sidang MK ini kan mewakili presiden bahwa kalau terjadi perubahan sistem, bisa menyebabkan gangguan sosial politik. Ini yang kami khawatirkan, jangan-jangan ini bagian dari 2T, setelah tertutup kemudian pemilu tertunda,” ungkapnya, Selasa (21/2).
“Kalau pemerintah bilang pemilu tertutup, bahaya ini akan terjadi gejolak sosial politik. Kita pikir pemerintah mendukung kita agar terbuka, ternyata prakondisi ya, setelah diputuskan tertutup, wajar dong ada gejolak, sampai pemilu akhirnya tertunda. Ini kita tidak harapkan,” tambahnya.
Namun, ia menolak berspekulasi bahwa ada pihak-pihak dari kekuasaan tertentu yang mencoba mengintervensi putusan MK terkait gugatan sistem pemilu proporsional terbuka. Menurutnya, hakim MK diharapkan dapat memutus tanpa adanya intervensi, serta memiliki integritas dan kredibilitas.
“Kami tidak ingin mencampuri atau mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Kami yakin hakim-hakim kita adalah figure-figut yang punya integritas, kredibilitas. Sebenarnya dalam konstitusi tidak ada yang mengatur secara khusus soal ini. Sehingga kami melihatnya tentu keyakinan 8 parpol, harusnya ini open legal policy juga,” kata Herzaky.
