Ossy menekankan, praktik penilaian kerap menghadapi tantangan teknis maupun risiko hukum. Karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi serta kolaborasi antarlembaga agar setiap kebijakan memiliki dasar teknis kuat dan dapat diterima para pemangku kepentingan.
“Kami dari Kementerian ATR/BPN berkomitmen memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan sistem yang semakin terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua II DPN MAPPI, Wahyu Mahendra, menyatakan komitmen organisasi untuk memperluas kolaborasi lintas kementerian, lembaga penegak hukum, otoritas keuangan, hingga akademisi.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” ujarnya.
IKUTI BERITA TERBARU TAJUK NASIONAL, MELALUI MEDIA SOSIAL KAMI
