TajukNasional Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kementeriannya menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,2 triliun pada tahun 2025. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi PNBP pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3 triliun. Peningkatan target ini mencerminkan upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperbaiki dan mengoptimalkan kualitas layanan pertanahan di seluruh Indonesia.
Keputusan mengenai target PNBP ini diambil dalam Rapat Kerja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung pada Senin (9/9/2024). Dalam pertemuan tersebut, AHY memaparkan berbagai strategi yang akan dilakukan kementeriannya untuk mencapai target ambisius ini.
Strategi pertama yang diusulkan AHY adalah peningkatan kualitas pelayanan di kantor-kantor pertanahan (kantah) di seluruh Indonesia. Saat ini, terdapat 445 kantor pertanahan yang telah menerapkan layanan sertifikat elektronik, sebuah pencapaian yang melampaui target awal tahun 2024 yang hanya sebesar 140 kantor.
“Kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan dari kantor-kantor pertanahan kami. Target tahun 2024 awalnya hanya 140 kantor yang memiliki layanan sertifikat elektronik, namun berkat semangat dan kerja keras, kami berhasil mencapai 445 kantor yang sudah memiliki layanan ini,” jelas AHY.
Penerapan layanan sertifikat elektronik ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pertanahan, meminimalkan potensi korupsi, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan layanan yang lebih cepat dan efisien, sementara negara juga mendapatkan pemasukan yang lebih besar melalui PNBP.
Strategi kedua yang ditekankan AHY adalah memastikan birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN semakin transparan dan akuntabel. Dengan birokrasi yang lebih baik, proses layanan akan menjadi lebih cepat dan efisien, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan PNBP.
“Kami juga ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat. Dengan birokrasi yang semakin transparan dan akuntabel, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga pemasukan PNBP dapat ditingkatkan dan dikembalikan kepada negara,” tambah AHY.
Sebelumnya, pada akhir tahun 2023, Kementerian ATR/BPN melaporkan realisasi PNBP sebesar Rp 3,05 triliun, yang merupakan 121,89% dari target pemerintah sebesar Rp 2,5 triliun. Pencapaian ini menunjukkan bahwa kementerian tersebut mampu melampaui ekspektasi dan terus berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan negara.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI pada Maret 2024, AHY menyatakan bahwa keberhasilan mencapai target PNBP pada tahun 2023 memberikan dorongan bagi kementeriannya untuk terus meningkatkan performa pada tahun-tahun berikutnya. Target Rp 3,2 triliun untuk tahun 2025 menjadi langkah konkret dalam upaya tersebut.
Dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan birokrasi yang lebih baik, Kementerian ATR/BPN optimistis bahwa target PNBP yang lebih tinggi dapat tercapai. Selain itu, upaya ini juga akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
