TAJUKNASIONAL.COM Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung progres Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Senin (2/3/2026).
Kunjungan ini menargetkan satu hal memastikan program tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga penataan lingkungan permukiman.
Di lokasi, Tito dan Maruarar berdialog dengan warga serta jajaran terkait.
Tito menekankan kualitas penanganan kawasan kumuh bergantung pada akurasi dataterutama data rumah tidak layak huni (RTLH).
Ia menyoroti adanya perbedaan angka antara data Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang perlu segera dibereskan agar bantuan tidak tumpang tindih dan tidak ada wilayah yang luput intervensi.
“Namanya rekonsiliasi data ini kan datanya pasti sudah by name by address tinggal dicocokkan saja,” ujar Tito.
Menurut Tito, verifikasi by name by address menjadi kunci agar pemerintah bisa memetakan kebutuhan riil di lapangan.
Ia mendorong Pemkab Kubu Raya dan BPS duduk bersama untuk menyelaraskan data secara menyeluruh.
Dengan data yang sinkron, pemerintah dapat menyusun kebijakan, mengunci prioritas, dan menyiapkan penganggaran yang benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Sementara itu, Maruarar memaparkan beberapa skema yang pemerintah siapkan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan hunian layak.
Maruarar menyebut pemerintah menyiapkan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Baca Juga: Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Rumah Susun Pekerja KIT Batang, Soroti Layanan Kebutuhan Dasar
Maruarar juga mengungkap pemerintah menggulirkan KUR Perumahan untuk memperluas akses pembiayaan rumah bagi kelompok berpenghasilan rendah.
