TAJUKNASIONAL.COM Pemerintah menegaskan komitmennya membangun ekosistem keuangan digital yang inklusif, aman, dan berintegritas, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melalui penguatan mitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada layanan pembayaran non-tunai.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra saat menjadi narasumber kegiatan Mitigasi Risiko TPPU/TPPT/PPSPM pada Layanan Cashless Payment di Sektor UMKM, yang digelar di Menara BRILiaN, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Baca JUga: Menko Yusril Pelayanan Publik Cerminan Nyata Kehadiran Negara
Yusril menyampaikan pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi berlapis untuk mengantisipasi risiko kejahatan keuangan, sekaligus tetap memberi ruang bagi inovasi sistem pembayaran digital yang berkembang pesat.
“Pemerintah sudah memiliki beberapa lapis peraturan perundang-undangan untuk mengatasi TPPU, TPPT, dan PPSPM, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi layanan pembayaran non-tunai,” ujar Yusril.
Ia menilai pengaturan di tingkat undang-undang harus bersifat adaptif agar tidak menghambat dinamika inovasi uang elektronik dan transaksi digital yang berkembang sangat cepat. Menurutnya, Indonesia bahkan termasuk negara dengan adopsi cashless payment yang relatif pesat dibandingkan banyak negara lain.
