TAJUKNASIONAL.COM Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo telah menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kementerian PU untuk segera menindaklanjuti temuan PPATK terkait data transaksi pegawai Kementerian PU yang terindikasi melakukan judi online.
Pemeriksaan dilakukan secara serius dengan tetap berpedoman pada bukti dan ketentuan yang berlaku.
“Kalau terbukti melanggar, jalankan sanksinya. Kalau ditemukan unsur pidana, lanjutkan melalui proses hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan pula menghukum orang tanpa dasar yang cukup. Kementerian PU mengelola pekerjaan dan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, saya menuntut orang-orang di dalamnya memiliki disiplin dan integritas yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,” tegas Dody.
Menteri Dody menegaskan bahwa penanganan judi online di lingkungan Kementerian PU merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara sekaligus terhadap institusi Kementerian.
Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian PU melakukan pemeriksaan dan penelaahan atas data awal pegawai yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.
Dari data awal, kurang lebih 4.000 pegawai teridentifikasi terkait aktivitas tersebut.
Setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, jumlah tersebut mengerucut menjadi 2.000 pegawai.
Data tersebut kemudian ditelaah dan diverifikasi untuk mengetahui posisi masing-masing pegawai, pola transaksi, tingkat keterlibatan, serta unsur pelanggaran yang dapat dibuktikan.
Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Indah Junica menerangkan bahwa pemeriksaan telah dilakukan terhadap setiap nama yang tercantum dalam temuan tersebut.
Hasil penelaahan dan verifikasi menunjukkan bahwa tidak seluruh kasus berada dalam kategori yang sama.
“Setiap nama kami periksa berdasarkan data dan bukti yang tersedia. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal telah menyerahkan hasil verifikasi kepada masing-masing Unit Organisasi untuk ditindaklanjuti dengan proses penjatuhan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara kasus yang masih membutuhkan pendalaman terus diperiksa satu per satu. Kami tidak ingin penanganan temuan yang sudah terverifikasi berhenti tanpa ada tindak lanjut berupa penjatuhan sanksi disiplin,” ujar Maulidya.
Maulidya menambahkan bahwa penanganan dilakukan melalui mekanisme disiplin kepegawaian dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, termasuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penanganannya akan diteruskan sesuai kewenangan dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menambahkan bahwa temuan tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal pegawai di lingkungan Kementerian PU.
“Selain melakukan penanganan terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami juga melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pembinaan pegawai. Kami melihat area mana yang perlu diperkuat, bagaimana upaya pembinaan dapat dilakukan secara lebih efektif, serta langkah-langkah pencegahan yang perlu ditingkatkan agar potensi risiko serupa dapat teridentifikasi dan ditangani sedini mungkin,” ujar Apri.
Apri menjelaskan bahwa setiap pelanggaran yang terbukti akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dikenakan sanksi.
Namun, perbaikan sistem secara berkelanjutan juga menjadi hal penting untuk mencegah kejadian serupa terulang serta memperkuat upaya deteksi dan pencegahan sejak dini. (hen)
' +
'